
Diskominfostaper Paser Evaluasi 26 SOP, Perkuat Tertib dan Akuntabilitas Pelayanan Publik
TANAH GROGOT – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten Paser melakukan evaluasi terhadap 26 Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilaksanakan melalui rapat internal yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Diskominfostaper, Selasa (10/11/2026).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Diskominfostaper Kabupaten Paser, Ir. Mulyadi Rahman, S.T., M.M., yang hadir mewakili Kepala Dinas, Drs. H. Arief Rahman, M.Si. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Sekretariat serta Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika (TKI), Bidang Statistik dan Persandian (Staper), serta Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).
Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Selain menelaah kesesuaian substansi dan mekanisme pelaksanaan SOP, pembahasan juga diselaraskan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan pada 13 Juli 2026, yang mencakup delapan jenis layanan Diskominfostaper.
Dalam arahannya, Sekretaris Dinas menegaskan bahwa SOP tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan kelengkapan administrasi, tetapi harus menjadi pedoman kerja yang benar-benar diterapkan oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan.

Menurutnya, keberadaan SOP sangat penting untuk memastikan setiap proses kerja dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan memiliki kepastian. Setiap prosedur harus menjelaskan tahapan kegiatan, petugas yang bertanggung jawab, jangka waktu penyelesaian, serta keluaran atau hasil yang diharapkan.
Berdasarkan hasil pembahasan, rapat menghasilkan 111 catatan perbaikan yang telah dikelompokkan berdasarkan dokumen SOP, bidang penanggung jawab, dan tingkat prioritas penanganan. Selanjutnya, masing-masing bidang diminta melakukan penyempurnaan terhadap SOP sesuai dengan tugas dan fungsi serta jenis layanan yang menjadi kewenangannya.
Sejumlah langkah tindak lanjut juga telah disepakati untuk memperkuat kelengkapan dan kualitas dokumen SOP. Langkah tersebut meliputi penyusunan SOP bagi layanan yang belum memiliki pedoman operasional, termasuk penambahan SOP Layanan WiFi Publik dan Permintaan Rekaman CCTV pada Bidang TIK.
Sementara itu, Bidang Aptika akan menyusun sejumlah SOP baru yang berkaitan dengan pencadangan dan pemulihan data, penyediaan data domain, serta manajemen perubahan aplikasi. Penyusunan SOP juga akan dilakukan untuk layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan membedakan pedoman operasional PPID Utama dan PPID Pelaksana sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Selain penyusunan dokumen baru, penyempurnaan juga diarahkan pada penyesuaian jangka waktu pelayanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur masing-masing jenis layanan. Kejelasan petugas pelaksana dan pembagian tanggung jawab dalam setiap tahapan prosedur turut menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi, seluruh SOP yang telah disusun dan ditetapkan nantinya akan dipublikasikan melalui website resmi Diskominfostaper Kabupaten Paser.
Untuk memastikan SOP tetap relevan dan diterapkan secara konsisten, pelaksanaannya akan dipantau setiap enam bulan oleh atasan langsung pelaksana. Adapun evaluasi dokumen SOP dijadwalkan setiap satu tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan organisasi.
Melalui evaluasi ini, Diskominfostaper Kabupaten Paser berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola internal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan SOP yang jelas, terukur, dan dilaksanakan secara konsisten, setiap layanan diharapkan dapat diselenggarakan secara lebih tertib, transparan, efektif, dan akuntabel.




