Penilaian Desa Anti Korupsi Dibuka, Diskominfostaper Paser Kawal Keterbukaan Layanan Digital Desa
PASER – Pemerintah Kabupaten Paser terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keterlibatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten Paser dalam penilaian calon percontohan Desa Antikorupsi (DAK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Desa Suliliran Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan penilaian tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, Katsul Wijaya, yang hadir mewakili Bupati Paser. Penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai Kabupaten yang terdiri atas Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Diskominfostaper Kabupaten Paser bersama Tim Replikasi Desa Antikorupsi Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Diskominfostaper Kabupaten Paser, Mulyadi Rahman, turut terlibat sebagai bagian dari tim penilai. Diskominfostaper bertugas mengevaluasi kelengkapan data dukung pada domain ketiga, yaitu penguatan kualitas pelayanan publik.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi ketersediaan layanan pengaduan masyarakat, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, keterbukaan informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan, publikasi informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta penyampaian maklumat pelayanan kepada masyarakat.
Penilaian juga mencakup pemanfaatan media digital sebagai sarana keterbukaan informasi, antara lain melalui laman resmi desa, surat elektronik, dan media sosial. Kelengkapan informasi tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi pelayanan sekaligus memperkuat partisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dari sisi komunikasi dan informatika, evaluasi diarahkan pada ketersediaan bukti dukung serta kesiapan publikasi informasi secara digital. Hal ini mencakup keterbukaan prosedur dan saluran pengaduan, publikasi hasil survei kepuasan masyarakat beserta tindak lanjutnya, serta kemudahan akses terhadap informasi pelayanan dan APBDes.
Ketua Tim Penilai dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Tuap Hakes, menegaskan bahwa praktik baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang antikorupsi perlu diperluas agar memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
“Praktik baik tidak boleh berhenti pada satu desa saja. Praktik transparansi, partisipasi, pengawasan, dan pelayanan yang berkualitas harus dikembangkan ke desa-desa lain agar gerakan antikorupsi menjadi gerakan bersama,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh proses penilaian dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan bukti yang memadai, independensi, objektivitas, dan etika. Menurutnya, hasil penilaian hendaknya menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, Katsul Wijaya, menyampaikan bahwa program Desa Antikorupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bukan sekadar upaya memperoleh predikat atau penghargaan, melainkan bagian dari pembangunan budaya pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.
“Masyarakat harus mengetahui perencanaan, penggunaan anggaran, dan hasil pembangunan desa,” ujarnya.
Katsul juga menekankan bahwa pengawasan terhadap pemerintahan desa tidak semata-mata bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan untuk memperbaiki kekurangan dan memastikan anggaran desa dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser berharap Desa Suliliran Baru dapat menjadi contoh dalam penerapan nilai-nilai antikorupsi dan mendorong perluasan praktik tata kelola pemerintahan desa yang baik di wilayah Kabupaten Paser.
Penilaian calon percontohan Desa Antikorupsi ini merupakan bagian dari upaya perluasan program Desa Antikorupsi yang melibatkan KPK RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahap ini, enam desa dan kampung dari enam kabupaten mengikuti penilaian dengan lima komponen dan 18 indikator. Desa Suliliran Baru menjadi perwakilan Kabupaten Paser dalam kegiatan tersebut.
Diskominfostaper Kabupaten Paser berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan pemerintahan desa. (MR-SEKR)
