Jakarta – Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital nasional dan perluasan layanan internet baik melalui Penyelenggaraan Seluler maupun Penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) di wilayah Blankspot di Indonesia sesuai usulan Pemerintah Daerah, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengadakan Sosialisasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Mempercepat Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Internet pada hari Senin-Rabu, 11 – 13 November 2024 bertempat di Hotel Arya Duta, Gambir Jakarta Pusat.
Kegiatan yang dihadiri oleh beberapa Kementerian di Kabinet Merah Putih dan Dinas Komunikasi dan Informatika Seluruh Indonesia ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antara Pusat dan Daerah dalam mendukung percepataan penyediaan Infrastruktur dan Layanan Internet di seluruh Indonesia.
Dalam laporannya, Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Aju Widya Sari, ST, MT menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur dan layanan internet di Indonesia, penyelenggara telekomunikasi masih mendapatkan kendala seperti kawasan kehutanan yang perlu mendapatkan perizinan dari KLHK, belum terdapat listrik PLN, akses jalan yang belum memadai, wilayah yang merupakan kawasan banjir sehingga tidak dapat membangun infrastruktur seluler, wilayah yang tidak dapat menggunakan transmisi terrestrial serta adanya konflik sosial dari masyarakat terkait dengan lahan untuk lokasi pembangunan menara telekomunikasi. Selain itu terdapat pula kendala terkait perizinan dan ketersediaan infrastruktur pendukung yang perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah agar dapat mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
“Untuk meminimalisir kendala yang dihadapi tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digital mengundang seluruh Kementerian yang terlibat langsung beserta Pemerintah Daerah guna menyepakati dan mengkoordinasikan permaasalahan yang dihadapi serta menyepakati solusi yang akan digunakan untuk kelancaran pelaksanaan penyediaan infrastruktur dan layanan internet di Indonesia” Imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Wayan Toni Supriyanto, ST, MM dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan mengungkapkan bahwa untuk mencapai target pemerintah dalam mewujudkan Transformasi Digital maka seluruh Stake Holder harus bekerjasama secara terkoordinasi baik Kementerian Komdigi, Penyelenggara Telekomunikasi, Pemerintah Daerah maupun dengan Asosiasi Perusahaan.
“Dalam rangka mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto di Sentul Bogor baru baru ini bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, maka kita harus berkolaborasi dalam percepatan membangun infrastruktur telekomunkasi dan layanan internet terhubung satu sama lain si seluruh Indonesia” tuturnya.
Menurutnya, sektor komunikasi digital ini merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, makanya Kementerian Kominfo berubah menjadi Komdigi pada Kabinet Merah Putih saat ini.
“Harus ada yang menangani digital tidak hanya mengurusi infrastruktur tetapi kita juga fokus menangani pentingnya digitalisasi” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser beserta Tenaga teknis terkait. (MR. SEKR)
